Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Pendaftaran dan Penetapan

(1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

(2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Satuan.

(3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
2. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
3. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
4. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
5. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
6. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
7. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
8. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah;
9. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
10. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
11. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
12. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
13. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
14. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
2. Menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan melaksanakan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah;
4. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
5. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
6. Melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelangaraan peraturan perundang-undangan daerah;
7. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
8. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
9. Melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
10. Melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait di Daerah;
11. Melaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundangundangan daerah sesuai dengan ketentuan;
12. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
13. Menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
14. Melaksanakan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
15. Melaksanakan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
16. Melaksanakan penyusunan bahan pengendalian PPNS;
17. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan lingkup tugasnya;
18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan tugas;
19. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.