(1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
(2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Satuan.
(3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
2. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundangundangan daerah;
3. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundangundangan daerah;
4. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
5. penetapan rumusan peyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
6. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
7. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
8. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundangundangan daerah;
9. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
10. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
11. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
12. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
13. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundangundangan daerah;
14. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
16. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
2. menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan melaksanakan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah;
4. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggararan peraturan perundang- undangan daerah;
5. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
6. melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelangaraan peraturan perundang- undangan daerah;
7. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
8. melaksanakan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
9. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
10. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait di Daerah;
11. melaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundangundangan daerah sesuai dengan ketentuan;
12. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
13. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
14. melaksanakan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
15. melaksanakan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
16. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian PPNS;
17. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan lingkup tugasnya;
18. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan tugas;
19. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
20. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.